Penguatan Penerapan SNI di Daerah, BSN Gandeng Bappenas dan Kemenkop & UKM

Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan membangun rintisan unit pelayanan teknis (UPT) di daerah yaitu Makassar dan Palembang. Demikian diungkapkan Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, Beni Nugraha dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) Wilayah, pada Senin (10/10) di Kantor BSN, Jakarta.

Rintisan ini, lanjut Beni, bertujuan untuk mengembangkan BSN dan diseminasinya dengan lingkup kegiatan pembinaan kepada industri, layanan SNI, konsultasi, pelatihan, dan lain-lain. Apalagi, saat ini BSN juga telah mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koperasi dan UMKM mengenai pembinaan dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam rapat pembahasan yang mengundang kementerian/lembaga terkait ini, turut hadir perwakilan dari Bappenas yaitu Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo dan Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Adhi Putra Alfian. Selain itu juga hadir perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop & UKM) yaitu Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Halomon Tamba, dan Assiten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi, Rosdiana Sipayung.

Teguh mengungkapkan, Bappenas telah mengembangkan PLUT-UKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu-UKM) bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Tujuan dibentuknya PLUT ini adalah untuk mengembangkan SDM, akses keuangan, produksi, pemasaran dan organisasi UMKM di berbagai daerah. PLUT telah ada di 49 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Terkait dengan pemanfaatan PLUT ini, Teguh memberikan alternatif program yaitu dengan memberdayakan konsultan PLUT atau BSN untuk mendampingi UKM dalam penerapan SNI.

Adhi menambahkan bahwa UKM di Indonesia berjumlah sekitar 59,5 juta unit usaha. Dalam mengembangkan UPT, BSN dapat menentukan target UMKM terlebih dahulu kemudian legalitas UPT tersebut.

Sementara itu, Rosdiana mengapresiasi rencana rintisan UPT oleh BSN tersebut.  Kementerian Koperasi dan UKM, kata Rosdiana, juga telah melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada UMKM. Tahun ini target pembinaan sebanyak 750 UMKM di seluruh Indonesia. Namun sebagian besar kegiatan pembinaan tersebut berfokus pada merk, hak cipta dan Halal. Untuk sertifikasi produk ber-SNI belum dilakukan, hanya sertifikasi ISO SNI 9001 : 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu.

“Ternyata banyak UKM kita yang tidak siap untuk disertifikasi karena permasalahan biaya dan kompetensi SDM. Bahkan ada beberapa yang mundur selama proses sertifikasi” lanjut Rosdiana.

Konsep ini, menurut Rosdiana, lebih baik bila dikerjasamakan ini dengan Kementerian Koperasi dan UKM, BSN dan Badan Ekonomi Kreatif, dengan PLUT sebagai database untuk identifikasi UMKM di seluruh Indonesia. “Mudah – mudahan dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan permberdayaan UMKM’’, pungkas Rosdiana.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BSN segera berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Produksi dan Pemasaran dan Deputi Restukrurisasi Usaha.(hanung-pkt/ria-humas)