UMKM DI NTB MEMERLUKAN DUKUNGAN DAN BANTUAN DALAM PENERAPAN SNI UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN AEC 2015

Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Pemerintah Provisi Nusa Tenggara Barat (Pemprov. NTB) tentang Pembinaan dan Pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang telah ditandatangani pada tahun 2012 yang lalu, Pusat Kerjasama Standardisasi BSN mengadakan Workshop Penerapan SNI bagi UMKM yang dihadiri oleh Satuan Kerja Pemerintah Kerja Daerah (SKPD) Pemprov. NTB dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) se-NTB di Hotel Santika, Mataram (22/05/14). Kegiatan ini juga merupakan realisasi program kegiatan yang telah diinformasikan dan disepakati pelaksanaannya pada saat Rapat Koordinasi dengan Wakil Biro Kerjasama dan SDA Pemprov. NTB yang berkunjung ke BSN pada pertengahan April 2014.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Prov. NTB yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Sekretariat Daerah Prov. NTB, Zainal Abidin, menyambut baik penyelenggaraan workshop ini. NTB mengharapkan, dengan adanya workshop ini mampu mengungkap berbagai langkah-langkah strategis yang mampu meningkatkan kualitas dan daya saing berbagai produk dan komoditi yang dikembangkan di Provinsi NTB. Sebagai provinsi yang sedang giat-giatnya membangun, provinsi NTB menyadari bahwa daya saing pembangunan menjadi salah satu syarat utama untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Disampaikan juga bahwa dalam hal pengembangan potensi lokal, provinsi NTB menetapkan sapi, jagung dan rumput laut sebagai sasaran program pengembangan komoditas unggulan daerah atau yang selama ini dikenal dengan program “PIJAR”. Selain itu, berbagai produk unggulan lainnya juga terus diupayakan peningkatan kualitas dan kuantitasnya seperti produk gerabah, mutiara, tembakau, serta hasil-hasil perkebunan lainnya dengan melalui berbagai sosialisasi dan pembinaan, bantuan program pengembangan, pelatihan kewirausahaan, peningkatan infrastruktur daerah serta membuka akses pasar yang seluas-luasnya.

Oleh karena itu, diharapkan dengan Workshop yang diselenggarakan oleh BSN ini dapat memberikan dukungan bagi provinsi NTB untuk meningkatkan kualitas berbagai komoditas dan produk yang dikembangkan masyarakat NTB, supaya dapat lebih berakselerasi dan bersaing untuk menembus level pasar nasional dan global.

Adapun dalam sambutan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi yang mewakili BSN, Juliantino, disampaikan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan workshop dan kami berharap dapat mendukung peningkatan peran standardisasi dalam perdagangan komiditi unggulan daerah melalui penerapan SNI yang tepat dan membantu UMKM di Provinsi NTB, sehingga daya saing dan perekonomian daerah dapat berkembang dengan pesat di masa mendatang melalui kerjasama yang konstruktif dan aktif diantara kedua belah pihak.

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari BSN untuk mensosialisasikan dan juga memperkenalkan penerapan SNI bagi UMKM yang mendukung transaksi perdagangan sesuai aturan yang diatur oleh WTO, sehingga nantinya standardisasi dapat dipakai sebagai acuan/referensi terhadap peningkatan daya saing produk unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dipasarkan baik didalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini juga sejalan dalam menyiapkan industri nasional, termasuk UMKM, dalam menghadapi tantangan globalisasi ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015 nanti.

Beberapa produk unggulan NTB seperti yang disampaikan diatas, memerlukan perhatian kita dalam hal mutu, sehingga produk-produk tersebut mampu bersaing di pasar global dan khususnya memasuki pasar negara-negara ASEAN untuk menjawab tantangan perdagangan bebas dan integrasi AEC 2015. Untuk itu kita semua perlu mengupayakan agar produk unggulan tersebut dapat memenuhi standar mutu yang dalam hal ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama bagi UMKM yang perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan yang intensif.

Dalam diskusi panel, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi BSN, Juliantino menyampaikan materi “Peran Standardisasi Bagi UMKM dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan ASEAN Economic Community (AEC 2015)”. Dalam pemaparannya disampaikan pengenalan tentang standardisasi dan perannya, perlunya peningkatan daya saing industri nasional dalam era globalisasi dan perkembangan kesiapan nasional dalam menghadapi AEC 2015 dari sudut standardisasi.

Selanjutnya diskusi dilanjutkan dengan materi presentasi adalah “Penerapan SNI dan Pengenalan Sistem Manajemen Bagi UMKM” yang disampaikan oleh Iskandar Novianto, Kepala Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu, Pusat Sistem Penerapan Standar-BSN. Disampaikan bahwa Penerapan standar merupakan kegiatan yang menggunakan standar sebagai acuannya. Pada prinsipnya, semua standar yang dikembangkan bersifat sukarela, sehingga standar dapat diterapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas keinginan sendiri. Dalam hal keterkaitanya dengan K3L, maka standar dapat diacu dalam regulasi teknis dan diberlakukan secara wajib.

Sedangkan penilaian kesesuaian adalah pembuktian bahwa spesifikasi yang disyaratkan terkait dengan suatu barang dan atau jasa, proses, sistem, perseorangan atau lembaga telah dipenuhi. Kegiatan ini mencakup kegiatan pengujian, inspeksi dan sertifikasi serta akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Sesi terakhir adalah penyampaian materi “Manfaat Standardisasi dan Sertifikasi Produk bagi UMKM” oleh Triningsih Herlinawati, Kepala Bidang Pelaksana Akreditasi Sistem Manajemen, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi-BSN, disampaikan bahwa kenapa UMKM yang menjadi target dalam standardisasi di Indonesia, hal ini disebabkan karena jumlah UMKM yang sangat besar yang menjadi tulang punggung perekonomian kerakyatan dengan beberapa kelamahan diantaranya: masih kurang peduli terhadap standar, belum paham manfaat standar bagi peningkatan nilai tambah, masih kesulitan dalam penerapan standar dan adanya keterbatasan biaya untuk menerapkan standar secara konsisten.

Disampaikan juga beberapa keuntungan bagi industri khususnya UMKM dalam menerapkan standar khususnya adalah SNI diantaranya adalah : (1) produsen paham kepastian batas yg diterima pasar; (2) pengguna memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk serta; (3) publik dilindungi segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan.

Dari diskusi yang dilakukan dapat ditangkap beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti lebih jauh oleh BSN bekerjasama dengan Pemprov. NTB, yaitu: perlunya bimbingan lebih jauh bagi penerapan SNI bagi UMKM, penyiapan infrastruktur penilaian kesesuaian agar tidak perlu melakukannya keluar NTB dan dapat menekan biaya, perlunya pengawasan pasar untuk melindungi pelaku usaha dan masyarakat dari produk-produk yang tidak memenuhi standar, serta perlu adanya pelatihan untuk peningkatan SDM. (guspur/bw-pks)